JAKARTA, REQNews - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana pemerintah kembali akan <a href="https://www.reqnews.com/news/16560/ylki-minta-pemerintah-tambal-defisit-bpjs-lewat-cukai-rokok" title="YLKI Minta Pemerintah Tambal Defisit BPJS Lewat Cukai Rokok">menaikkan kembali iuran BPJS </a>Kesehatana pada Juli mendatang.
Mereka memastikan kaum buruh akan menggugatnya setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
"Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis Lebaran, KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan perpres tersebut," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat, 15 Mei 2020.
Ia menerangkan, rencana pemerintah yang ingin menaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan telah bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat," ujarnya.
Said Iqbal juga menilai apa yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, dan pemerintah juga menerobos UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tetapi berbentuk badan hukum publik.
Sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan.
Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah mereka yang mengiur iuran, karena itu BPJS harus bertanya kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran.
"Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.
Maka itu, KSPI meminta pemerintah menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
&nbsp;

Ini yang Dilakukan Buruh Terkait Kenaikan Iuran BPJS

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi