JAKARTA, REQNews - Azas Tigor Nainggolan, sebagai advokat salah seorang terpidana mati di Indonesia, meminta Presiden Jokowi untuk melakukan dua hal. Pertama, menyatakan bahwa Indonesia memutuskan moratorium eksekusi terpidana mati dan merubah semua keputusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Kedua, melakukan evaluasi dan memeriksa kembali semua proses peradilan dan keputusan pidana mati para terpidana mati tersebut. Sebagaimana disampaikan melalui rilis catatan singkatnya di Facebook, Senin (21/1) kemarin, Azas Tigor Nainggolan memberi pertimbangan atas penegakan hukum berdasarkan kemanusiaan yang melandasi dua permintaan tersebut. Nilai kemanusiaan Bermula dari keputusan Presiden Jokowi membebaskan Ba’asyir yang dianggap tepat sesuai kebutuhan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, advokat yang juga pakar hukum transportasi online ini melihat hukum yang baik seyogyanya membangun perilaku yang baik, keadilan dan kemanusiaan masyarakatnya.&nbsp; Membunuh atau menganiaya orang yang salah atas nama hukum dan penegakan hukum tidak dibenarkan karena melawan kemanusiaan dan mengorbankan rakyat.&nbsp; Penegakan hukum harus melindungi rakyat, memberi rasa aman dan rasa nyaman semua warga negara dalam berbangsa. Artinya, penegakan hukum harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan supaya menampilkan hadirnya keadilan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.&nbsp; Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi membebaskan Ba’asyir berdasarkan keinginan membangun keadilan dan perdamaian di tengah rakyat Indonesia.&nbsp; Berdasarkan rasa kemanusiaan itu pula, Azas Tigor menunggu keputusan serupa dari Presiden Jokowi terhadap para terpidana mati di Indonesia.&nbsp; Merujuk pada rilis Amnesti Internasional pada Oktober 2018, data pada rilis itu menunjukkan pengadilan Indonesia sudah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati sepanjang tahun 2018. Daftar terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati bertambah panjang, menjadi 299 orang. Azas juga menyebutkan hasil kajiannya bersama Komnas HAM saat mengadvokasi terpidana mati, yaitu 99% putusan peradilan sesat dalam putusan pidana mati di Indonesia.&nbsp; Negara tetangga, Malaysia, dibawah pimpinan Mahatir Muhamad telah memutuskan menghapus hukuman mati. Rancangan Undang-Undang mengenai penghapusan hukuman mati akan segera diajukan ke parlemen Malaysia.&nbsp; “Malu sekali kita, Indonesia selalu meminta negara lain tidak mengeksekusi WNI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia masih menjatuhkan serta mengeksekusi mati terpidana mati,” demikian komentar Azas Tigor dalam rilisnya. Momentum baik Dengan melihat ketidakpastian waktu eksekusi dan adanya peradilan sesat dalam 99% putusan terpidan amati, Azas berpendapat, dua hal itu sudah merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan bangsa Indonesia.&nbsp; Jika Presiden Jokowi memberikan keputuan kemanusiaan terhadap para terpidana mati, keputusan itu akan menjadi prasasti kemanusiaan bangsa Indonesia di tengah masyarakat dunia internasional. Menurutnya, momentum ini adalah langkah awal penghapusan hukuman mati untuk semau tindak kejahatan di masa depan, membangun keadilan dan kemanusiaan di Indonesia. (Prazz)

Tentang Putusan Pidana Mati, Inilah Dua Permintaan untuk Presiden Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi