JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah meninjau ulang keputusan untuk menaikkan<a href="https://www.reqnews.com/news/16585/din-syamsuddin-kenaikan-bpjs-kesehatan-bentuk-kezaliman-pemerintah" title="Din Syamsuddin: Kenaikan BPJS Kesehatan Bentuk Kezaliman Pemerintah"> iuran BPJS Kesehatan </a>per 1 Juli 2020. KPK telah menemukan yang mengakibatkan BPJS Kesehatan defisit.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK pada 2019 telah melakukan kajian tentang tata kelola dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan. Dari hasil kajian tersebut ditemukan akar masalah ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan BPJS Kesehatan defisit.
"Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," ujar Ghufron di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.
Dia menuturkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memupus pencapaian tujuan jaminan sosial seperti yang tercantum di UU Nomor 40 Tahun 2004. Dalam UU tersebut menyatakan, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
Menurutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kemampuan ekonomi masyarakat sedang menurun karena wabah virus corona (Covid-19) akan berdampak besar.
&nbsp;

KPK Berharap Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi