JAKARTA, REQnews -&nbsp;Majelis Ulama Indonesia (MUI) tiba-tiba mengatakan wewenang <a href="https://www.reqnews.com/search?q=dpr">DPR</a> RI sebagai wakil rakyat dihabisi, setelah disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU.
Bahkan, Wakil Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menyebut, DPR kini tampak seperti singa ompong yang sudah kehilangan kekuatan.
"Kini giginya sudah ompong bagaikan singa tua. Hanya kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah&nbsp;powerless," kata Muhyiddin, baru-baru ini.
Ia menyebut, dengan pengesahan Perppu Corona menjadi undang-undang, maka kepercayaan rakyat kepada DPR telah runtuh, mengingat regulasi tersebut lebih banyak sisi negatifnya, ketimbang menguntungkan rakyat.
"Kita khawatir munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan," ujar Muhyiddin.
Diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya diantaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.
Dalam sorotan banyak pihak, ada beberapa pasal&nbsp;yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR, sehingga membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan Covid-19.
Selain itu, pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan Covid-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan.
Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

Telak, DPR Disebut Seperti Singa Tua Ompong yang Powerless

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi