JAKARTA, REQNews - Pemilu yang dijalani saat ini adalah bagian dari konsekuensi sistem demokrasi dan monokrasi yang menjadi paradigma konsitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 pasca amandemen pada 1999-2002. “Paradigma inilah yang kemudian memberikan label kepada negara kita sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum konstitusional demokrasi atau negara hukum yang demokratis,” ujat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Seminar Nasional di Universitas Lampung, Sabtu (13/4/2019).&nbsp; Menurut Anwar, perubahan paradigma ini merupakan upaya mengoreksi kekurangan sistem demokrasi yang sudah dijalani Indonesia di masa lalu.&nbsp; Dengan menyimak demokrasi di Indonesia pada masa lalu Anwar menilai pemilu tahun 1955 mendapat pujian dunia internasional karena dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.&nbsp; Namun sayangnya, pasca pemilu 1955, demokrasi dan pemilu seakan hanya rutinitas biasa yang wajib dilaksanakan. Dengan merujuk para ahli, Anwar mengatakan, demokrasi pasca 1955 hanya sekadar memenuhi syarat untuk dapat disebut negara demokrasi. Maka dari itulah, Undang-Undnag 1945 diamandemen sebagai bentuk evaluasi proses demokrasi dan pemilu pasca 1955 dan momentum yang diambil adalah pasca refomrasi 1998. Di hadapan mahasiswa dan akademisi, Anwar mengingatkan, tugas mereka adalah mencerdaskan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ini dikarenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih. Sebagai orang yang berilmu, sudah merupakan tanggungjawab mereka lebih berat karena wajib mengamalkan ilmunya. (Prazz)

Paradigma Sistem Demokrasi dan Nomokrasi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi