JAKARTA, REQNews&nbsp; - Untuk mencegah korupsi,<a href="https://www.reqnews.com/news/16693/program-jps-gaduh-3-menteri-kena-semprot-jokowi" title="Program JPS Gaduh, 3 Menteri Kena Semprot Jokowi"> Presiden Joko Widodo (Jokowi)</a> ingin penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19, diawasi lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Sistem pencegahan (bisa) minta didampingi KPK, BPKP atau Kejaksaan. Kita miliki lembaga untuk mengawasi atau kontrol untuk tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas &ldquo;Prosedur Penyederhanaan Bansos Tunai dan BLT Desa&rdquo; melalui telekonferensi, Selasa, 19 Mei 2020.
Presiden Jokowi juga ingin jajarannya menyelesaikan data nama penerima bansos yang hingga kini masih tidak sinkron.
"Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan segera mendapatkan," tukas dia.
Jokowi mengatakan penyusunan nama penerima manfaat ini harus melibatkan satuan pemerintahan terkecil, seperti aparatur desa hingga RT/RW. Kemudian, Kepala Negara meminta dibuatkan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan mengenai hal tersebut.
Sehingga, Jokowi mengatakan semua bisa diselesaikan baik itu BLT Desa, bansos tunai, ini sudah ditunggu masyarakat.
&nbsp;

Cegah Korupsi, Jokowi Minta Bansos Dikawal KPK hingga Kejaksaan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi