JAKARTA, REQNews - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Mahkamah Agung (MA) karena menaikkan tarif <a href="https://www.reqnews.com/news/16606/kpk-berharap-pemerintah-tinjau-ulang-keputusan-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan" title="KPK Berharap Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan">Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.</a>
Kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa mengatakan setelah pihaknya melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya akhirnya kembali mendaftarkan hak uji materiil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke MA, Jakpus pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020.
"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi Corona. Kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS," ujar Rusdianto Matulatuwa, dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2020.
Selain itu, KPCDI akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di tengah pandemi virus Corona.
"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021.
Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 .

Iuran BPJS Kesehatan Dinaikan Lagi, Jokowi Kembali Digugat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi