JAKARTA, REQnews - Dewan Perwakilan Daerah berniat membatalkan Undang-Undang Minerba yang disahkan 12 Mei 2020 karena dinilai telah meyalahi aturan UU MRR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).&nbsp;
"Pertama secara formil, ada tahapan yang salah dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3. Kedua, secara materiil, kami sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut," ujar&nbsp;Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri di Jakarta, Kamis 21 Mei 2020.
&nbsp;
Maka, pimpinan Komite II DPD segera mengirim surat kepada pimpinan DPD RI untuk menerbitkan nota keberatan atau nota protes resmi DPD RI kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Jika materi dan pandangan DPD tidak diakomodir, Hasan mengancam akan memberikan kepada&nbsp;para pihak yang sedang mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Senator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu mengatakan keputusan pimpinan Komite II DPD RI tersebut mengerucut dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, di antaranya Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Alirman Sori, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Silviana Murni, dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Tb Ali Ridho yang digelar Rabu (20/5) malam di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai.
Selain Hasan, dalam pertemuan yang berlangsung empat jam itu, ada pimpinan Komite II lainnya, yakni Abdullah Puteh dan Bustami Zainuddin. Ada pula Senator DKI Jakarta Prof Jimly Asshidiqie dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
&nbsp;

Dinilai Salahi Aturan, DPD Minta UU Minerba Dibatalkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi