KPK Limpahkan Perkara OTT Pejabat UNJ ke Polri, Ini Alasannya

Jumat, 22 Mei 2020 – 14:33 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto:Istimewa)

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus salah satu pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) ke Polri.

Pelimpahan kasus ini karena tidak ditemukan adanya penyelenggara negara dalam kasus tersebut.

"Sampai kemarin hasil permintaan keterangan tidak ditemukan PN (Penyelanggara Negara)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat, 22 Mei 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Sementara itu, KPK belum menemukan adanya unsur penyelenggara negara yang diduga menerima suap ataupun pungutan liar (pungli) dalam OTT tersebut. Sehingga, KPK menyerahkan kasus itu ke Polri yang lebih berwenang.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor, pada Rabu, 21 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB. KPK mengamankan Dwi Achmad Noor di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta.

KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar Amerika Serikat dan Rp27.500.000.

KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait OTT tersebut yakni, Rektor UNJ, Komarudin; Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Sofia Hartati; Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Tatik Supartiah; Karo SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti; Staf SDM Kemendikbud, Dinar Suliya; serta Staf SDM Kemendikbud, Parjono.

Dari hasil permintaan keterangan itu, diduga ada pemberian uang THR dari pejabat UNJ ke petinggi Kemendikbud.1x3: