JAKARTA, REQNews - Tim Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menyiapkan enam undang-undang baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (15/4/2019). Dari enam undang-undang baru tersebut, empat di antaranya merupakan pecahan dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).&nbsp; Fahri menjelaskan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan lembaga besar yang semestinya memiliki aturan sendiri.&nbsp; Menurutnya, dengan tergabungnya empat lembaga perwakilan dalam satu undang-undang, akan berdampak pada cara baca regulasi tersebut yang tidak jernih. Maka bagi Fahri, regulasi yang mengatur keempat lembaga perwakilan tersebut dipisah menjadi empat undang-undang.&nbsp; Selain itu, Fahri juga menjelaskan tentang independensi lembaga perwakilan.&nbsp; “Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen, karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen,” kata Fahri, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI. Menurutnya, seorang anggota DPR RI harus independen. Setelah ia terpilih menjadi anggota dewan, hubungan dirinya denagn partai politik harus lebih mandiri karena dalam dirinya terdapat suara rakyat.&nbsp; Perihal kemandirian lembaga perwakilan, Fahri mengatakan, hal ini akan dituangkan dalam sebuah undang-undang tentang lembaga perwakilan yang mengatur tidak hanya orangnya, namun juga kawasannya. (Prazz)

Fahri Hamzah: UU MD3 akan Dipecah Jadi Empat UU

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi