JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait kritikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Terkait langkah KPK yang melimpahkan kasus dugaan suap Rektor Universitas Jakarta (<a href="https://www.reqnews.com/news/16884/kpk-limpahkan-perkara-ott-pejabat-unj-ke-polri-ini-alasannya" title="KPK Limpahkan Perkara OTT Pejabat UNJ ke Polri, Ini Alasannya">UNJ</a>) Komarudin ke Polda Metro Jaya.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pernyataan Boyamin Saiman menunjukan yang bersangkutan tidak paham konstruksi kasus.
"Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan penyelenggara negara. Berbeda dengan KPK yang ada batasan, yaitu Pasal 11 Undang-Undang KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/5/2020).
OTT pada Rabu, 20 Mei 2020 itu, Ali mengungkapkan, dilakukan setelah KPK diminta bantuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud karena adanya dugaan pemberian sejumlah uang tunjangan hari raya (THR). Dalam kontruksi kasus, kata dia, yang terjerat OTT KPK yaitu Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor (DAN).
Ali menuturkan, tindakan pelimpahan kasus bukanlah hal yang pertama kali dilakukan KPK. Menurut dia, penyerahan kasus sering dilakukan KPK kepada penegak hukum lainnya, baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan.
"Karena memang ketika setelah meminta keterangan berbagai pihak ternyata tidak ditemukan perbuatan pelaku penyelenggara negaranya," katanya

Dikritik MAKI, KPK Angkat Bicara Soal Pelimpahan Kasus UNJ

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi