PALEMBANG, REQNews - Kasus pemecatan terhadap 109 tenaga<a href="https://www.reqnews.com/news/16641/tenaga-medis-kecewa-hashtag-indonesiaterserah-jadi-trending" title="Tenaga Medis Kecewa, Hashtag #IndonesiaTerserah Jadi Trending"> kesehatan </a>Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir sedang dalam penyelidikan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) apakah dalam kasus tersebut terjadi maladministrasi.
Ombudsman Perwakilan Sumsel telah menurunkan tim investigasi untuk mendapatkan informasi detail kebijakan tersebut.
"Diduga telah terjadi maladministrasi atas tindakan Bupati Ogan Ilir terhadap pemberhentian tenaga medis itu," kata Kepala Ombudsman Sumsel, M Adrian di Kota Palembang, Sumsel, Selasa, 26 Mei 2020.
Adrian mengatakan jangan hanya karena mereka menuntut transparansi dan memperoleh kepastian alat pelindung diri (APD) mereka langsung diberhentikan. Padahal ada situasi yang jauh lebih urgen dari pada hal tersebut.
Kepala daerah, kata dia, memang diberikan kewenangan luas dan menjadi ujung tombak dalam terjaminnya pelaksanaan pelayanan publik. Tapi tugas itu sepatutnya dilaksanakan secara baik serta profesional.
Jika memenuhi syarat yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil Bupati Ogan Ilir dan Direktur RSUD Ogan Ilir untuk dimintai keterangan.
Ombudsman berharap, pihak-pihak terkait itu nantinya bersikap kooperatif dengan memenuhi undangan ataupun panggilan. Dengan begitu ada bahan bagi Ombudsman dalam menyimpulkan dugaan maladministrasi.
Sebelumnya Bupati Kabupaten Ogan Ilir Ilyas, Ilyas Panji Alam menyatakan keputusan pemerintah daerah memecat secara tidak hormat 109 orang tenaga kesehatan status honor di RSUD Ogan Ilir pada 21 Mei 2020 sudah sesuai prosedur.

Ada Dugaan Maladministrasi Pemecatan 109 Tenaga Medis di Ogan Ilir

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi