JAKARTA, REQNews – Pemerintah Zimbabwe melampaui mandatnya dalam memerintahkan pemblokiran internet selama protes kalangan sipil pekan lalu. Demikian putusan sebuah pengadilan tinggi pada Senin (21/1) kemarin, sebagaimana dilaporkan situs berita Reuter.

Dalam keputusan interimnya, Hakim Pengadilan Tinggi Owen Tagu mengatakan kepada operator seluler untuk segera dan tanpa syarat melanjutkan layanan penuh. 

Pemblokiran jaringan internet dilakukan secara sporadis sejak Selasa minggu lalu setelah dimulainya protes terhadap kenaikan harga bahan bakar yang berubah menjadi kekerasan.

Dengan bukti yang berkembang bahwa negara tersebut tergelincir kembali ke pemerintahan otoriter, pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa memblokir internet untuk pengamanan yang ketat.

Tidak ada komentar langsung dari pengacara pemerintah tentang apakah akan naik banding ke pengadilan terhadap putusan tersebut.

Pada hari Senin kemarin polisi menangkap Japhet Moyo, Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Zimbabwe, yang menyerukan pemogokan pekan lalu sehubungan dengan protes kenaikan harga bahan bakar. Dia menghadapi tuduhan subversi, kata pengacaranya, sementara presiden organisasi itu bersembunyi.
Pihak kepolisian mengatakan, tiga orang tewas selama kerusuhan itu. Tetapi pengacara dan kelompok hak asasi manusia menunjuk pada bukti yang menunjukkan setidaknya 12 orang terbunuh. Sejumlah orang dirawat karena luka tembak dan ratusan orang ditahan atas tuduhan mengganggu ketertiban umum.

Mereka termasuk enam anggota parlemen oposisi. Termasuk pendeta Evan Mawarire, seorang aktivis hak asasi dan kritikus mantan pemimpin Robert Mugabe yang ditahan atas tuduhan subversi karena mendesak dukungan untuk pemogokan serikat buruh. (Prazz)

Pengadilan Tinggi Zimbabwe: Pemblokiran Internet itu Ilegal

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi