JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia">KPK</a>) menuntut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/10581251/penjelasan-istana-refly-harun-dicopot-bukan-karena-sering-kritik-pemerintah">Refly</a> Ruddy Tangkere agar dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 250 juta yang bisa diganti dengan kurungan selama 6 bulan.
Jaksa Penuntut Umum Lie Putra Setiawan menilai Refly Ruddy Tangkere terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena terbukti menerima suap terkait pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019.
"Menuntut, menyatakan terdakwa Refly Ruddy Tangkere terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan Refly di Pengadilan Tipikor Samarinda, Rabu 27 Mei 2020.
Selain itu, Refly juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 620 juta selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.
Jaksa menilai Refly terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Refly diyakini bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Andi Tejo Sukmono terbukti menerima uang secara bertahap dari Direktur PT Harlis Tata Tahta Hartoyo dengan total Rp 9,001 miliar serta fasilitas berupa pembelian tiket pesawat terbang Rp 47,3 juta dan pembayaran biaya hotel sejumlah Rp 25,7 juta.
Sedngkan, Refly menerima suap sejumlah Rp 1,4 miliar sedangkan Andi menerima Rp 7,601 miliar.

Dinilai Terima Suap, Refly Dituntut 6 Tahun Penjara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi