JAKARTA, REQNews - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan waktu publikasi hitung cepat pemilu yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.&nbsp; MK menegaskan waktu publikasi hitung cepat tetap dibatasi dua jam setelah penghitungan suara di Indonesia bagian barat.&nbsp; "Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).&nbsp; Pemohon dalam perkara ini adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi). Para pemohon keberatan dengan ketentuan pasal 449 ayat (2) yang mengatur larangan pengumuman hasil survei di masa tenang dan pasal (5) dan (6) tentang penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat. Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman pidana.&nbsp; MK menilai, bila hasil quick count langsung dipublikasikan, bisa mempengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya. MK khawatir saat hasil quick count dipublikasikan, ada sejumlah masyarakat yang belum menyalurkan hak pilihnya di wilayah Indonesia barat. Selain itu, MK juga mempertimbangkan kemungkinan lembaga survei dan media yang mempublikasikan berafiliasi dengan pasangan calon tertentu.&nbsp; Pertimbangan lainnya, hasil quick count belum tentu akurat. Karena masih mengandung rentang kesalahan atau margin of error. Dengan putusan ini, maka aturan publikasi quick count tetap mengacu pada UU Pemilu, yakni dua jam setelah pemilihan di zona Waktu Indonesia Bagian Barat berakhir. Pemilihan di wilayah Indonesia bagian barat sendiri baru berakhir pukul 13.00 WIB. Artinya, quick count baru bisa dipublikasikan pukul 15.00 WIB. (nls)

MK Tolak Gugatan Mengenai Waktu Publikasi Quick Count

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi