JAKARTA, REQnews - Kasus dugaan pelanggaran etik Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto akan dibahas Dewan Pengawas (Dewas). Dugaan pelanggaran itu dilaporkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Hal itu dibenarkan anggota Dewas, Sjamsuddin Haris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 Mei 2020.
Hal-hal yang dilanggar menurut Boyamin adalah selaku Deputi Penindakan, Karyoto memberikan rilis operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 Mei 2020, sendirian.
Hal tersebut bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewas KPK bahwa pernyataan soal penanganan kasus korupsi hanya merupakan wewenang pimpinan atau juru bicara KPK.
Selain itu, MAKI memasalahkan penyebutan nama-nama tersangka dengan lengkap sehingga mengabaikan prinsip praduga tak bersalah.
Pembukaan pada rilis tersebut juga bermasalah yaitu saat Karyoto menyatakan, "merespons pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sebagai berikut."
Narasi seperti itu menurut Boyamin seolah-olah informasi OTT tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada wartawan.
Padahal, OTT tersebut dilakukan setelah KPK diminta bantuan Itjen Kemendikbud karena ada dugaan pemberian sejumlah uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang konstruksi kasusnya adalah diduga atas perintah Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin.

Dewas Akan Periksa Deputi Penindakan KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi