Pakar: Pilkada 2020 di Tengah Corona adalah Malpraktik

Jumat, 29 Mei 2020 – 03:08 WIB

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, REQnews - Kesepakatan DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang disebut sebagai keputusan yang berbahaya bagi keselamatan rakyat Indonesia.

Menurut Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby, pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19 mengancam seluruh unsur yang ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut, baik petugas hingga masyarakat.

"Kalau tetap dipaksakan, pemilih yang datang ke TPS juga akan menjadi malpraktik di antara kita," kata Alwan, Kamis 28 Mei 2020.

Ia juga berkata, dengan pemaksaan pilkada di tengah pandemi, maka peristiwa banyaknya petugas yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu juga kemungkinan besar akan terjadi.

"Catatan di 2019 lalu, ada insiden kemanusiaan yang seakan kita melupakan itu. Lalu mengulangi kembali genosida pada Pilkada 2020 ini," ujarnya.

Jika berpegangan pada prinsip demokrasi, kata Alwan, maka pilkada harusnya tak dapat dilaksanakan di tengah pandemi. Ia beralasan, prinsip demokrasi Indonesia adalah langsung dan umum, tapi itu berbenturan dengan standar protokol Covid-19 yang tak memperbolehkan masyarakat untuk berkumpul.

 

Selain itu, dalam amatan Alwan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat, baik dari pemilih maupun juga dari jumlah kontestan yang akan bertarung.