Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

MK : Quick Count Tidak Boleh Dirilis Sebelum Pukul 15.00 WIB!

Selasa, 16 April 2019 – 14:30 WIB

FOTO: Istimewa

FOTO: Istimewa

JAKARTA, REQNews - Mahkamah Konstitusi memutuskan tolak gugatan waktu publikasi hitung cepat pemilu. Dengan demikian waktu publikasi hitung cepat tetap sesuai ketentuan yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu dua jam setelah penghitungan suara di Indonesia bagian barat.

"Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Gugatan terhadap waktu publikasi hitung cepat pemilu ini terdaftar dalam dua nomor registrasi. Gugatan bernomor 24/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Sedangkan gugatan bernomor 25/PUU-XVII/2019 diajukan oleh PT Televisi Transformasi Indonesia (TransTV), PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT Lativi Mediakarya (TVOne), PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.

Majelis hakim berpendapat, mengumumkan hasil survei di masa tenang sama dengna membenarkan kampanye masa tenang. 

Maka, menurut hakim, jika kondisi tersebut dibiarkan, dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.

Demi menjaga kemurnian suara rakyat, perlu ada pembatasan waktu pengumuman hasil hitung cepat, yaitu dua jam setelah penghitungan suara di Indonesia bagian barat. 

Dengan mempertimbangkan tiga zona waktu di Indonesia, hakim menilai, adanya kemungkinan pengumuman hitung cepat di Indonesia bagian timur sudah diumumkan ketika proses pemungutan suara di bagian barat belum selesai. 

"Karena kemajuan teknologi informasi, hasil hitung cepat dapat dengan mudah disiarkan sehingga berpotensi mempengaruhi pilihan sebagian pemilih dengan motivasi psikologis ingin menjadi bagian dari pemenang pemilu," kata hakim.

Pertimbangan lain dari hakim adalah adanya sinyelemen surveyor dibayar oleh kontestan pemilu dan tidak independen. 

Meski demikian, hakim juga memandang hitung cepat merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang belum tentu akurat. 

Hakim juga menegaskan, penundaan pengumuman hitung cepat pemilu tidak menghilangkan hak konstitusi atas informasi. Hal ini dikarenakan, penundaan hanya selama dua jam sesudah pemungutan suara di Indonesia bagian barat. (Prazz)