YOGYAKARTA, REQNews - Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bantah tudingan <a href="https://www.reqnews.com/news/10417/20-tersangka-kasus-makar-di-papua-diberi-penangguhan-penahanan" title="20 Tersangka Kasus Makar di Papua Diberi Penangguhan Penahanan">makar </a>yang dituduhkan pada pihaknya terkait diskusi bertema pemberhentian presiden.
"Kami meminta maaf apabila judul diskusi kami memberikan tafsir yang juga berimplikasi pada stigma negatif pihak-pihak tertentu yaitu terkait gerakan makar." tulis CLS melalui akun Instagram @clsfhugm, dikutip Jumat, 29 Mei 2020.
Diskusi yang awalnya berjudul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" itu dikritik dan dianggap makar oleh sejumlah pihak.
Lalu, panitia mengubah judul diskusi menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".
Sementara pembicara serta moderator yang tercantum dalam poster tak berubah, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Nimatul Huda dan mahasiswa FH UGM Anugerah Perdana.
Panitia menjelaskan pergantian kata pemecatan menjadi pemberhentian itu karena menyesuaikan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi akan membicarakan tentang mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, sejarah dan perjalanan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan karena persoalan hukum, bukan keputusan politik murni.
"Diskusi ini bukan kegiatan makar karena kami hanya membahas secara akademis."
Panitia menegaskan tujuan diskusi ialah agar masyarakat memahami bahwa dalam sistem pemerintahan yang sah tak bisa sembarangan mengatakan penurunan presiden dan/atau wakil presiden.
"Tidak ada satu pun kehendak kami untuk memperkeruh kondisi politik dan pemerintahan saat ini."
Panitia juga menjelaskan, diskusi ini bermula dari adanya suara-suara mengenai kebijakan pemerintah di tengah pandemi yang dianggap tak benar, hingga mengarah pada pemberhentian presiden. Diskusi akan membahas apakah suara itu konstitusional atau hanya angin lewat, serta bagaimana tinjauannya dari aspek hukum tata negara.
Dalam klarifikasi tersebut, panitia menjelaskan pula acara diskusi itu tak digerakkan oleh UGM atau Fakultas Hukum UGM. CLS adalah komunitas yang diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas hukum UGM.
&nbsp;

Gelar Diskusi Pemecatan Presiden, CLS FH UGM Dituduh Makar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi