JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pengangkatan dan pelantikan Dirut <a href="reqnews.com/search?q=tvri">TVRI</a> Iman Brotoseno diwarnai dengan dugaan pelanggaran UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Ia menjelaskan, sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP), sudah diputuskan agar Dewan Pengawas TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon direkur utama. Namun, belakangan keputusan itu tak diindahkan.
"Jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah," ujar Kharis di Jakarta, Jumat 29 Mei 2020.
Bagi Kharis, pelantikan Iman sebagai Dirut TVRI yang baru menggantikan Helmy yahya adalah bentuk pembangkangan terhadap hasil keputusan rapat bersama.
Kharis menambahkan, dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.
"Langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR," ujar Kharis.
&nbsp;

Pelanggaran UU MD3 Mewarnai Pengangkatan Dirut Baru TVRI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi