JAKARTA, REQnews - Siaran video melalui internet seperti YouTube maupun Netflix perlu diatur, RCTI mengajukan materi Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.&nbsp;
RCTI dan INews TV menilai UU Nomor 32 Tahun 2002 itu diskriminatif terhadap penyelengara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet.&nbsp;
Hal itu akibat kegiatan penyiaran melalui internet tidak diatur oleh produk hukum positif tersebut. Bahkan mereka yang melakukan aktivitas penyiaran melalui internet tidak perlu membuat badan hukum.&nbsp;
Mereka juga tidak wajib tunduk pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran agar tidak dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sebelumnya terdapat polemik dari Ketua KPI Agung Suprio yang akan turut mengawasi Youtube dan Netflix menyatakan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran multitafsir.
Layanan yang menyediakan, gambar, audio, video dan/atau gabungannya disebut RCTI dan INews TV selaku pemohon termasuk dalam kategori siaran apabila merujuk pada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.
Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyertakan penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran. Apalagi, perkembangan internet yang begitu pesat telah melahirkan berbagai macam platform digital.

Ingin YouTube dan Netflix Diatur, RCTI Ajukan Uji Materi ke MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi