Ini Syarat Lembaga Survei yang Terdaftar di KPU

Selasa, 16 April 2019 – 17:30 WIB

FOTO: Istimewa

FOTO: Istimewa

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemilihan Umum telah merilis 40 lembaga survei yang akan memublikasikan hasil hitung cepat pada Pemilu 2019.

Namun apa saja syarat bagi sebuah lembaga survei untuk secara resmi terdaftar di KPU dan dapat merilis hasil hitung cepat Pemilu 2019? 

Pertama, lembaga survei itu harus melaporan sumber dana yang digunakan. 

Kedua, lembaga survei harus memberi informasi lengkap perihal metodologi yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. 

KPU akan melakukan verifikasi terhadap kedua syarat tersebut. 

Tanpa memenuhi dua syarat tersebut, lembaga survei tidak dapat secara resmi merilis hasil hitung cepat yang dilakukannya. 

Jika ada lembaga survei yang tidak terdaftar secara resmi di KPU merilis hitung cepat Pemilu 2019, akan dianggap melakukan pelanggaran. 

"Jika lembaga survei merilis hasilnya selain 40 (lembaga) itu, itu juga pelanggaran," ujar anggota KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Ketentuan yang mengatur pendaftaran lembaga survei ini terdapat pada pasal 28 PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sedangan pasal 31 juga mengatur bahwa masyarakat yang memiliki dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan survei dapat melaporkan hasil perhitungan ke Bawaslu. 

Ingin tahu seperti apakah isi kedua pasal itu? Ini dia : 

Pasal 28

(1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.

Pasal 31

(1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(Prazz)