JAKARTA, REQNews - Pakar Hukum Tata Negara, <a href="https://www.reqnews.com/news/15057/refly-harun-ikut-soroti-perppu-kebijakan-keuangan-corona" title="Refly Harun Ikut Soroti Perppu Kebijakan Keuangan Corona">Refly Haru</a>n mengungkapkan bahwa permintaan Presiden mundur dari jabatannya tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pendapatnya tersebut dia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya, pada Minggu, 31 Mei 2020.
Refly mengungkapkan yang tidak diperbolehkan di dalam sistem demokrasi jika permintaan Presiden mundur tersebut, mengandung unsur pemaksaan.
"Meminta presiden mundur itu nggk apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh, maksa Presiden mundur," kata Refly Harun.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/c8ef01b6b54690be40d87fe0f7ac0c55.png" border="0" />
Isi Cuitan Refly Harun
Sebelumnya permintaan agar Presiden mundur dari jabatannya, datang dari seorang pecatan TNI AD Ruslan Buton.
Dia ditangkap tim gabungan tersebut di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis 28 Mei 2020.
Di hadapan polisi, Ruslan mengakui suara yang meminta Jokowi mundur dari jabatan Presiden yang beredar itu adalah suaranya.
Ruslan Buton adalah mantan perwira menengah di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat terakhir kapten infanteri. Dia pernah terlibat pembunuhan La Gode pada 27 Oktober 2017.
Pengadilan Militer Ambon menjatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Maka, pada 6 Juni 2018 Ruslan dipecat dari anggota TNI AD.
Setelah itu dia membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari tiga matra: darat, laut, dan udara dengan nama Serdadu Eks Trimatra Nusantara. Ruslan mengaku sebagai panglimanya.
&nbsp;

Ruslan Buton Ditangkap, Refly Harun: Minta Presiden Mundur Nggak Apa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi