JAKARTA, REQnews - <a href="https://www.reqnews.com/search?q=dpr">DPR</a>&nbsp;RI memberi peringatan keras kepada kepolisian agar tak asal-asalan atau begitu mudahnya menangkap serta menjerat orang dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Seperti dalam kasus <a href="https://www.reqnews.com/search?q=ruslan+buton">Ruslan Buton</a>, menurut anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, penangkapan itu seharusnya tak dilakukan oleh polisi, hanya karena ia membuat video rekaman suara menuntut Jokowi mundur.
"Penangkapan Ruslan Buton disorot luas oleh kalangan masyarakat sipil, yang dianggap tak perlu dilakukan hanya karena yang disampaikan membuat provokasi untuk makar atau melawan Presiden Jokowi," kata Arsul, Minggu 31 Mei 2020.
Ia menegaskan, Polri harus paham benar bahwa kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam UU ITE maupun KUHP, tidak boleh sembarangan.
Kemudian, Arsul juga menyoroti penggunaan beberapa pasal dalam UU ITE, seperti&nbsp;Pasal 27 dan Pasal 28 dan juga Pasal dalam KUHP seperti Pasal 207, Pasal 310 dan 31. Menurutnya, pasal-pasal ini adalah pasal karet yang multi tafsir maupun terbuka penafsirannya.
Maka, kata Arsul,&nbsp;dalam menggunakan pasal yang terbuka penafsirannya seperti itu, Polri tidak tepat melakukan proses hukum dengan langsung melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.
"Apalagi kalau apa yang disampaikan oleh terduga pelakunya di ruang publik atau medsos belum menimbulkan akibat apa-apa atau tidak disertai dengan tindak pidana lainnya seperti misalnya mengangkat senjata atau memberintak terhadap pemerintah," ujarnya.

DPR: Polisi Jangan Asal Jerat Orang dengan UU ITE

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi