JAKARTA, REQnews - Beberapa hari terakhir ini ramai isu pemakzulan <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Presiden">Presiden</a> di masa Pandemi COVID-19. Menurut Dosen Pemikiran Politik Islam <a href="https://www.uinjkt.ac.id/">Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah </a>Jakarta <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Din_Syamsuddin">Din Syamsuddin</a> kondisi itu dimungkinkan terjadi dalam konteks politik Islam.
Tokoh Muhammadiyah ini pun meminjam pandangan pemikir Islam, Al-Mawardi, bahwa ada tiga syarat untuk memakzulkan kepala negara. Pertama, kata dia, tidak adanya keadilan.
Syarat ini merupakan berlaku adil merupakan syarat utama seorang pemimpin. Jika hal ini tidak terpenuhi maka presiden layak untuk diberhentikan.
"Ketika pemimpin tidak berlaku adil, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya, atau ada kesenjangan ekonomi," katanya dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin 1 Juni 2020.
Syarat kedua, pemimpin bisa diberhentikan jika tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini sama dengan saat pemimpin itu tidak memahami esensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Kalau ada pemberangusan diskusi, mimbar akademik, itu secara esensial bertentangan dengan nilai mencerdaskan kehidupan berbangsa'," ujar Din.
Kemudian syarat terakhir, seorang pemimpin bisa dimakzulkan adalah ketika dia kehilangan kewibawaannya dan kemampuan memimpin terutama dalam masa kritis. Selain itu, ucap Din, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan setuju dan memungkinkan adanya pemakzulan jika ada ketidakadilan atau kezaliman.
"Terutama orientasi represif atau dictatorship," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din Syamsuddin Sebut Tiga Syarat Konstitusional Pemakzulan Presiden

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi