Bawaslu OTT 25 Kasus Politik Uang

Rabu, 17 April 2019 – 12:00 WIB

(foto:Bawaslu)

(foto:Bawaslu)

JAKARTA, REQNews - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di seluruh Indonesia telah menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang Pemilu 2019, periode 14 hingga 16 April 2019. 

Dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Hingga Selasa (16/4/2019), ada 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap dari operasi tangkap tangan (OTT). 

"Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan pers di Media Centre Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019). 

Afif menjelaskan, dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang. Kegiatan ini, katanya, dilakukan dengan berbagai metode pengawasan, seperti mengelilingi kampung sembari mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. 

Orientasi patroli pengawasan adalah pencegahan, maka kalau ada kasus akan dilaksanakan penindakan, harapannya ada efek jera bagi pelaku politik uang di pemilu 2019. Bawaslu menegaskan akan meneruskan patroli pengawasan dan memperbaharui data temuan pengawas pemilu. 

Afif menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu. 

Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. 

Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. (nls)