JAKARTA, REQnews - Wacana pemakzulan Presiden <a href="https://www.reqnews.com/search?q=jokowi">Joko Widodo</a> yang mulai bermunculan perlahan belakangan ini dianggap tidak tepat dan sulit oleh pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.
Ia berkata, sulit memakzulkan seorang presiden dengan alasan kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi corona atau Covid-19 ini. Baginya, isu itu tidak tepat, karena kebijakan terkait pandemi bukan termasuk alasan dalam konstitusi untuk memberhentikan kepala negara.
"Sepanjang terkait dengan kebijakan, maka bukan merupakan alasan untuk memakzulkan presiden," kata Denny dalam diskusi online, Senin 1 Juni 2020.
Denny menyebut, merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ada tiga syarat pemakzulan presiden. Pertama, presiden melakukan pengkhianatan,&nbsp;korupsi&nbsp;atau tindak pidana berat.
Kedua terkait etika, yaitu perbuatan tercela. Ketiga, alasan administratif, yakni jika presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat untuk jadi presiden dan wakil presiden.
"Kalau kita tidak setuju dengan cara kerja presiden, tidak setuju dengan pilihan-pilihan kebijakan presiden maka proses kita menghentikannya bukan di tengah jalan tapi melalui proses pemilu,"&nbsp;ujarnya.
Kemudian, Denny berkata, selain isu itu tak memenuhi syarat konstitusional, proses pemakzulan presiden akan terhalang oleh restu DPR RI. Kemungkinan besar, partai koalisi Jokowi di parlemen akan menolak keras.
Ia menghitung, partai koalisi Jokowi yakni&nbsp;PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP memiliki 349 kursi atau 60 persen kursi DPR.&nbsp;
Namun, ada satu persoalan yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Misalnya, UU 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memicu terjadinya korupsi.
Lalu, contoh lainnya seperti jika program Kartu Pra Kerja dikorupsi, dan pelakunya adalah presiden, maka pemakzulan bisa dilakukan dengan alasan yang tepat.
"Nah ini bisa tentu dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan maka itu bisa masuk. Jadi persoalannya bukan pada kebijakannya tapi pada pembuktiannya. Kalau tidak ada (pelanggaran), tentu tidak bisa dan tidak boleh," ujarnya.

Jokowi Dimakzulkan Pakai Isu Corona, Pakar HTN: Tidak Tepat!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi