Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Beginilah Cara Mahasiswa Hukum UII Belajar Praktik Pengujian UU di MK

Rabu, 17 April 2019 – 17:00 WIB

FOTO : Mahkamah Konstitusi

FOTO : Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, REQNews - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta belajar praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Senin (15/4/2019).

“Mengenai alur permohonan, pengajuan permohonan 12 rangkap disertai alat bukti sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan MK. Namun untuk pemilu legislatif permohonannya 4 rangkap,” kata Wiryanto, Kepala Biro Hukum dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 

Berikutnya, Wiryanto menyebutkan tahap-tahap pengujian. Ada empat pemohon yang memiliki kedudukan hukum dan mengajukan permohonan beperkara di MK, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara. 

Setelah registrasi permohonan, MK akan menentukan jadwal sidang. Kemudian barulah sidang pemeriksaan pendahuluan melalui panel hakim. Pada sidang di tahap ini, yang disampaikan adalah inti permohonan. Hakim biasanya akan memberikan nasihat kepada pemohon.

Setelahnya, digelar sidang perbaikan permohonan sesuai saran dan nasihat hakim. Barulah kemudian sidang pembuktian yang menghadirkan para ahli, wakil pemerintah, DPR, pihak terkait, termohon dan saksi-saksi. 

Berikutnya, hasil persidangan dibahas dalma Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hingga berujung di sidang pengucapan putusan. 

Pada kesempatan yang sama, Wiryanto juga menjelaskan terbentuknya MK pada 13 Agustus 2003. MK memiliki empat kewenangan, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memtuus perselisihan hasil pemilu. 

Selain itu, MK juga memiliki kewajiban. MK wajib memutus pendapat DPR jika presiden dan atau wakil presiden diduga melanggar hukum. Mk juga berwenang memtuus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. 

Perihal implikasi putusan MK, menurut Wiryanto, pada praktiknya implikasi putusan MK tidak sepenuhnya dilaksanakan. DPR dan pemerintah harus menindaklanjuti undang-undang yang diuji, bisa mengubah sebagian isi maupun menggantinya dengan undang-undang baru. 

MK tidak berwenang mengeksekusi putusannya. MK hanya menguji norma undang-undang dengan menjawab pertanyaan : apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. (Prazz)