ICW Minta Polisi Aktif Infokan Perkembangan Kasus THR UNJ

Kamis, 04 Juni 2020 – 10:01 WIB

 Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Foto:Istimewa)

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Foto:Istimewa)

 

JAKARTA, REQNews - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Polri untuk aktif menjelaskan perkembangan kasus tunjangan hari raya (THR) dari beberapa pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).

"Kita mengimbau kepolisian bisa meng-update secara berkala bagaimana penanganan perkara tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.

Menurut Kurnia, publik berhak mengetahui perkembangan kasus itu. Dia tak ingin kasus ini malah lenyap jika tak diawasi.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan gratifikasi THR yang menyeret pejabat UNJ dan Kemendikbud. KPK sempat mengamankan Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ, yang pergi ke Kemendikbud untuk memberikan THR kepada pegawai Kemendikbud pada Rabu, 20 Mei 2020.

THR berasal dari urunan sukarela sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan UNJ.

Total nominal keseluruhan dana yang dibawa saat itu mencapai Rp9,5 juta. Fulus dimasukkan ke dalam beberapa amplop.

"Pemberian THR ini dilakukan tanpa pihak pegawai Kemendikbud mengetahuinya dan tidak ada unsur permintaan dari Kemendikbud," bunyi siaran pers yang diterbitkan Humas UNJ, Rabu, 27 Mei 2020.

Namun, KPK melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian dengan alasan belum menemukan adanya unsur penyelenggara negara yang diduga menerima suap ataupun pungutan liar (pungli) dalam OTT tersebut.

Karena, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.