JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/search?q=kpk">KPK</a>) mulai menyoroti rendahnya penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2020 ini, yang pada periode Januari sampai April 2020 berada di angka 39,5 persen dengan besaran Rp 8,2 triliun.
Menurut Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaiha, jumlah itu tergolong kecil dari target capaian rencana Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, angka itu juga lebih rendah dari periode yang sama pada 2019 lalu.
&ldquo;Secara nasional, di akhir tahun 2019 jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak provinsi bertambah sebesar Rp3,7 triliun, yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),&rdquo; kata Aida dalam keterangannya, Rabu 6 Juni 2020.
Ia menuturkan, dibanding tahun ini, pada 2019 lalu penerimaan pajak kabupaten/kota meningkat sebanyak Rp 2,7 triliun, yang berasal dari hotel, restoran, hiburan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, penempatan dana Pemerintah Daerah pada Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) adalah Rp 37 triliun, dalam bentuk giro dan deposito. Untuk Provinsi DKI Jakarta, kata Aida, realisasi PKB dan PBBKB pada tahun 2019 berturut-turut adalah sekitar Rp 8,4 Triliun dan Rp 1,6 Triliun.
"Untuk realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pada 2019, Provinsi DKI Jakarta mampu mengumpulkannya hingga Rp509,6 miliar," ujarnya.
Selanjutnya, untuk BPHTB, realisasi penerimaan mencapai Rp 1,026 triliun. Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, kata Aida, Pemprov DKI Jakarta telah memasang alat rekam pajak sebanyak total 4.856 buah hingga akhir 2019.
Menanggapi sorotan KPK, perwakilan Bapenda DKI Jakarta Ali Hanafiah berkata, rendahnya penerimaan pajak di ibu kota disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti harmonisasi regulasi yang belum terjalin, hingga pola penanganan penarikan pajak dari BUMN di antaranya Pertamina dan PLN.
"Bencana Covid-19 juga mengakibatkan sulitnya memperoleh penerimaan pajak, karena sejumlah bisnis di wilayah Jakarta menutup usahanya untuk sementara,&rdquo; ujar Ali Hanafiah

Bersiaplah Anies, KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi