JAKARTA, REQnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan konferensi pers dengan judul “Penyelenggara Negara Abai Melaporkan Harta Kekayaan” pada Minggu (14/4/2019) lalu. Sumber utama yang menjadi data acuan adalah data penyelenggara negara baik yang patuh maupun yang tidak patuh melaporkan LHKPN dari situs resmi KPK (https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/). Ternyata paska konferensi pers ICW tersebut beragam respon yang muncul. Sejumlah menteri terkejut dan keberatan di antaranya.&nbsp; Mereka menganggap rilis ICW kurang tepat dan tidak merujuk pada sumber terbaru. ICW lalu menampik anggapan bahwa konferensi pers tersebut dikaitkan dengan perpolitikan terutama jelang pemilu serentak 2019 (termasuk pilpres dan pileg). “Kami menegaskan bahwa kajian ini tidak ada tendensi politik atau motif politik praktis sama sekali. Kajian ini masih relevan dengan apa yang telah diangkat oleh KPK beberapa saat lalu, di mana KPK merasa prihatin dengan tingkat kepatuhan PN yang rendah dalam melaporkan LHKPN,” demikian ICW berkomentar. ICW juga menegaskan bahwa, sebagai bentuk pertanggung-jawaban, ICW menggunakan sumber e-lhkpn (https://elhkpn.kpk.go.id/) selain yang berasal dari ACCH KPK mengingat setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, beberapa data yang dimuat KPK dalam ACCH belum diupdate secara rutin. Dengan demikian, penggunaan dua sumber sekaligus ini dapat mengoreksi beberapa poin informasi dalam rilis sebelumnya yang kurang aktual. Ada dua indikator penilaian, lanjut pihak ICW, pada penyelenggara negara dalam hal pelaporan harta kekayaan pada KPK. Pertama, kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK paling lambat tiga bulan setelah diangkat/diangkat kembali/berakhirnya masa jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan KPK Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kedua, kepatuhan penyelenggara negara selama menjabat dalam melaporkan harta kekayaan setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan tersebut. Dalam pasal itu disebutkan bahwa penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Setelah melalui tahap verifikasi lanjutan dan memasukkan informasi yang kami peroleh dari dua sumber resmi KPK, yakni link e-lhkpn dan link acch KPK berdasarkan update terakhir pada 15 April 2019, ICW membuat tiga kesimpulan penilaian atas kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara (PN) sebagaimana tabel di bawah yakni: Pertama, PN yang patuh melaporkan LHKPN, sesuai dengan mandat pasal 4 dan pasal 5 Peraturan KPK mengenai pelaporan LHKPN. Kedua, PN yang tidak patuh melaporkan LHKPN karena terlambat menyampaikan laporannya kepada KPK. Ketiga, PN yang tidak patuh melaporkan LHKPN karena tidak sama sekali melaporkannya kepada KPK. Karena kajian ini adalah sebuah agenda berkelanjutan, maka informasi yang tersedia menjadi sangat dinamis, mengingat para PN bisa jadi baru menyampaikan LHKPN-nya ke KPK setelah rilis ini dipublikasikan. Selain itu, ICW juga terbuka atas masukkan, saran dan kritik dari berbagai pihak supaya kualitas kajian ini dapat terus ditingkatkan. Berikut adalah daftar nama-nama menteri yang telah patuh memberikan LKHPN (data 15 April 2019 pukul 15.00): 1. Puan Maharani (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) 2. Pratikno (Menteri Seketariat Negara) 3. Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertanahanan) 4. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) 5. Sri Mulyani (Menteri Keungan) 6. Arman Sulaiman (Menteri Pertanian) 7. Ignasius Jonan (Menteri ESDM) 8. Susi Pudjiastuti (Menteri Keluatan dan Perikanan) 9. Eko Putro Sandjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kebudayaan) 10. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup) 11. Nila Moeloek (Menteri Kesehatan) 12. Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) 13. Lukman Hakim Saiffudin (Menteri Agama) 14. Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 15. Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN) 16. Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga). Selanjutnya daftar nama-nama menteri yang tidak patuh memberikan LKHPN pada KPK (data tanggal 15 April 2019 pukul 15.00) : 1. Wiranto (Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 2. Darmin Nasution (Menteri Koordinator Pereknomian) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 3. Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman) - Potensi Melanggar Pasal 4 dan 5 Peraturan KPK No.7/2016 4. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 5. Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian) - Potensi Melanggar Pasal 4 dan 5 Peraturan KPK No.7/2016 6. Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan) - Potensi Melanggar Pasal 4 dan 5 Peraturan KPK No.7/2016 7. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) - Potensi Melanggar Pasal 4 dan 5 Peraturan KPK No.7/2016 8. Muhammad Hanif Dhakiri (Menteri Ketenaga Kerjaan) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 9. Mochamad Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahkan Rakyat) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 10. Mohamad Nasir (Menteri Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan Peraturan KPK No.7/2016 11. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Sosial) - Potensi Melanggar Pasal 4 Peraturan KPK No.7/2016 12. Arief Yahya (Menteri Pariwisata) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 13. Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 14. A A Gede Ngurah (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016 15. Syafruddin (Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) - Potensi Melanggar Pasal 4 dan 5 Peraturan KPK No.7/2016 16. Bambang Bodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS) - Potensi Melanggar Pasal 4 Peraturan KPK No.7/2016 17. Rini Soemarno (Menteri BUMN) - Potensi Melanggar Pasal 5 Peraturan KPK No.7/2016. (*/Hans)

Ini Daftar Menteri yang Patuh dan Tidak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi