DKI Kembali Berlakukan Ganjil Genap, Termasuk untuk Sepeda Motor

Sabtu, 06 Juni 2020 – 14:32 WIB

Ilustrasi ganjil genap (Foto:Istimewa)

Ilustrasi ganjil genap (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Pemerintah Provinsi DKI kembali memberlakukan kebijakan Ganjil Genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Kali ini ganjil genap tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, tetapi juga berlaku untuk kendaraan roda dua.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. PSBB transisi di Jakarta mulai berjalan pada Jumat, 5 Juni 2020 hingga akhir Juni 2020.

"Kenapa ada ganjil-genap. Bukan pengendalian kemacetan, tapi untuk pengendalian jumlah orang bepergian," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam Pergub 51 ini, aturan ganjil-genap berlaku untuk kendaraan pribadi. Tak hanya mobil, tapi juga untuk pengendara sepeda motor.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

"Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas".

Pada Pasal 18 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, begitupun sebaliknya.

Dalam Kepgub itu juga dinyatakan bahwa kendaraan baik umum dan pribadi tak boleh mengangkut penumpang dengan jumlah di atas 50 persen demi menekan resiko penularan Covid-19.

Pengendalian jumlah kendaraan di Jalanan Ibu Kota ini dikecualiakan bagi beberapa lembaga seperti:

a. Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia

b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans

c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara

e. kendaraan Pejabat Negara

f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI

g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas

h. kendaraan angkutan umum (plat kuning)

i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin

J. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM dengan pengawasan dan dari Kepolisian

k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan.

Namun, dalam Kepgub itu, Anies Baswedan tidak menyebutkan waktu berlakunya aturan tersebut seperti Ganjil Genap sebelumnya yang dimulai pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari dan jumlah ruas jalan yang diterapkan ganjil genap juga tak disebutkan.