JAKARTA, REQnews - Sebanyak 118 laporan dari warga terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) telah diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini masuk melalui aplikasi JAGA Bansos yang diluncurkan lembaga anti rasuah pada 29 Mei 2020 lalu.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, keluhan paling banyak diadukan adalah masyarakat tidak mendapatkan bantuan, padahal sudah terdaftar. Jumlah laporan atas masalah ini sebanyak 54 kasus.

"Satu minggu sejak Jaga Bansos diluncurkan, per 5 Juni 2020, kami terima 118 keluhan terkait bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 6 Juni 2020.

Kemudian, Ipi berkata ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan masyarakat, salah satunya dana yang diterima jumlahnya kurang, sebanyak 13 laporan.

Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah delapan laporan. 

"Mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tiga laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk satu laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan satu laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan," ujar Ipi.

Semua laporan itu tertuju kepada 78 pemerintah daerah, yang terdiri dari tujuh provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu.

"Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing empat laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing tiga laporan. Selebihnya menerima masing-masing satu laporan," katanya menambahkan.