&nbsp;
JAKARTA, REQnews &ndash; Rencana merger bank tanah air yang tengah digodok <a href="https://www.ojk.go.id/Default.aspx">Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</a> disinyalir bisa berpotensi memunculkan persaingan tak sehat. <a href="https://www.kppu.go.id/id/">Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</a> pun berusaha melakukan pengawasan dan mencermati aturan baru tersebut.
Beleid soal ketentuan konsolidasi perbankan ini terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Juru Bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan, fokus pengawasan diarahkan pada ketentuan yang mengatur skema konsolidasi bank yang terdapat dalam Pasal 3 regulasi tersebut.
Soalnya dalam pasal tersebut memungkinkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi yang diatur OJK.
KPPU mengingatkan kembali kepada perbankan agar menjalankan aturan notifikasi konsolidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
&ldquo;Jika aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 20 triliun, mereka wajib melapor dalam rangka early warning system,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat 5 Juni 2020.
Kata Guntur, hal ini patut dilakukan untuk mengantisipasi bank hasil konsolidasi menguasai pangsa pasar dalam industri perbankan tanah air. Lantaran mereka memiliki keunggulan finansial, sumber daya manusia dan teknologi.
Sebagai perbandingan, dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas menyatakan larangan pengambilalihan perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
"Jadi yang kami lihat, memang, ada tidak peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi terhadap satu tindakan yang mungkin saja kontra (anti) dengan persaingan?" katanya.
Sementara itu, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menegaskan bahwa POJK tersebut diterbitkan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan.
&ldquo;Juga sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien,&rdquo; ujarnya.
Adapun soal ketentuan yang berpotensi mengarah pada persaingan tidak sehat, OJK dalam penjelasannya terkait POJK 12/220 menyampaikan bahwa bank yang melakukan konsolidasi dapat membentuk Kelompok Usaha Bank apabila konsolidasi tidak meningkatkan skala usaha secara signifikan.
Sebagai contoh, rencana penggabungan antara bank yang memiliki total aset Rp100 triliun dengan bank yang memiliki total aset Rp200 miliar. Apabila kedua Bank tersebut melakukan penggabungan, maka skala usaha bank setelah dilakukan penggabungan tidak akan meningkat secara signifikan. (Bins)

Cegah Persaingan Tak Sehat, KPPU Awasi OJK Soal Merger Bank

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi