JAKARTA, REQnews -&nbsp;Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) <a href="https://www.reqnews.com/search?q=nuhadi">Nurhadi</a> sudah diamankan KPK sejak 1 Juni 2020 lalu, setelah buron selama empat bulan, sejak Februari 2020 lalu. Muncul dugaan, ada orang-orang 'besar' yang sengaja menyembunyikan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar tersebut.
Hal ini disampaikan eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto alias BW, yang menyebut ada dua oknum jenderal polisi yang diduga menyembunyikan keberadaan Nurhadi selama ini.
Ia bahkan meragukan KPK di bawah komando Firli Bahuri berani melakukan penyelidikan terhadap kedua oknum jenderal yang menyembunyikan Nurhadi tersebut.&nbsp;&nbsp;
"Disebut ada dua oknum polisi yang posisinya sangat tinggi sekali, dan itu disebut Tempo namanya, apakah terlibat atau tidak pertanyaannya," kata BW, Jumat 5 Juni 2020.
"Cuma pertanyaanya, apakah KPK berani menyelidiki itu? Feeling saya sih gak berani, jadi lepas saja yang begituan itu," ujarnya menambahkan.
Sementara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Hariz Azhar menegaskan, KPK harusnya mengungkap dan memproses oknum-oknum yang terlibat dalam pelarian Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono.
Oknum yang membantu tersangka melarikan diri bisa dijerat Pasal 21 UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Isi pasal itu berbunyi, "Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi."
"Harus diungkap pakai rumah siapa saja. Siapa yang menolong," kata Haris Azhar.
Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo, muncul nama berinisial BG yang diduga terlibat menyembunyikan Nurhadi. Namun tak diketahui siapa BG yang dimaksud, apakah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan? Belum ada konfirmasi atas kabar tersebut.
Majalah Tempo juga sempat menyinggung dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya tahun 2016, yakni Irjen Moechgiyarto.
&nbsp;
&nbsp;

KPK Disebut Tak Berani Selidiki 2 Jenderal Ini pada Kasus Nurhadi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi