JAKARTA, REQNews - Berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota.

"Ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota," ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020, Jumat, 5 Juni 2020 malam.

Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19.

"Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19," imbuhnya.

Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos.

"Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng," tuturnya.

Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya.