JAKARTA, REQnews - Seminggu terakhir ramai dibicarakan soal isu pemakzulan <a href="https://www.presidenri.go.id/">Presiden Joko Widodo </a>(Jokowi). Bahkan topik tersebut dijadikan bahasan dalam sebuah Diskusi Webinar kedua bertajuk "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Corona" yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara <a href="http://m.muhammadiyah.or.id/">Muhammadiyah</a> (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute.
Menyikapi polemik tersebut, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai, diskusi pemakzulan terhadap presiden sebagai kegiatan yang terlalu berlebihan dan mengada-ada.
"Soal pemakzulan presiden sudah diatur secara jelas dalam Pasal 7 A UUD 45, dan saya melihat saat ini tidak ada alasan yang kuat untuk pemakzulan itu. Jadi diskusi pemakzulan presiden saat ini terlalu berlebihan atau boleh dikatakan mengada-ada," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Minggu 7 Juni 2020.
Menurut dia, diskusi tersebut kemungkinan dimotori oleh barisan sakit hati atau juga mereka yang berambisi dan bernafsu untuk menjadi presiden. Pasalnya, pemakzulan presiden sudah diatur secara jelas dalam Pasal 7 A UUD 1945.
"Mekanisme pemberhentian presiden melalui DPR ke MPR lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ke MPR untuk diambil keputusan," katanya.
Mengenai kemungkinan berkaitan dengan kebijakan, dia mengatakan, setiap keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam situasi darurat atau genting berbeda dengan kondisi normal. Karenanya, setiap keputusan dapat dimaklumi walaupun kemungkinan ada yang dirugikan atau diuntungkan.
"Keputusan dalam situasi darurat atau genting berbeda dengan situasi normal, jadi bisa dimaklumi. Pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, tetapi itu bukan alasan untuk pemakzulan," katanya.
Dalam sepekan terakhir, ada dua diskusi yang membahas pemakzulan presiden di tengah pandemi COVID-19. Yakni diskusi yang diselenggarakan Komunitas yang mengatasnamakan diri Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) yang mengangkat tema "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".
Namun diskusi Webinar yang akan diadakan CLS FH-UGM itu dibatalkan. Yang kedua diskusi bertajuk "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Corona" yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute.

Pakar HTN: Pemakzulan Presiden Jokowi Mengada-ada

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi