Jakarta, REQnews &ndash; Hari Pers Nasional (HPN) yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 6-9 Februari 2019 mendatang, menjadi tercemar. Apa sebabnya? Tiba-tiba saja masuk laporan ke Dewan Pers tentang adanya sejumlah pihak yang mengaku mewakili organisasi profesi wartaan, perusahaan pers, organisasi , maupun individu yang mengirimkan surat ke berbagai instansi, pemerintah daerah maupun perusahaan.
Surat tersebut meminta dukungan bantuan uang, partisipasi dan fasilitasi. Di antara surat tersebut sengaja mencantumkan logo Dewan Pers untuk mengesankan bahwa Dewan Pers merestui semua permohonan tersebut. 
Surat dengan Nomor 49/DP-K/I/2019 yang diunggah melalui laman resmi Dewan Pers <a href="http://www.dewanpers.or.id">www.dewanpers.or.id</a> perihal&nbsp; &ldquo;Imbauan Dewan Pers menjelang HPN di Surabaya&rdquo; ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Surat antara lain ditujukan kepada; Ketua DPR, Sekretaris Negara, Kapolri, Panglima TNI, Menkominfo, Mendagri, Gubernur, Walikota/Bupati, Pimpinan BUMN/D, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia dan pimpinan perusahaan.
Dengan ini disampaikan, demikian antara lain surat imbauan tersebut, Dewan Pers sama sekali tidak tahu-menahu dengan surat-surat semacam itu. Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan bantuan, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers atau pun organisasi wartawan. Hal ini untuk menghindari penipuan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan atau pun perusahaan pers. Semua bentuk bantuan dan sponsorship hanya dilakukan melalui Panitia HPN 2019 secara resmi.
Sikap Dewan Pers, demikian lanjutan surat, dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung nilai-nilai profesionalitasme kewartawanan. Selain itu juga merupakan upaya nyata Dewan Pers untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang masih marak saat ini. Dewan Pers sama sekali tak mentolerir adanya praktik buruk di mana wartawan, perusahaan pers atau organisasi wartaan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan atau bantuan denagn alasan untuk HPN.
Dewan Pers mengingatkan, jika ada oknum wartawan yang mengaku dari media atau pun sebuah organisasi wartawan menghubungi para pihak terkait dan meminta dengan cara memaksa, memeras atau bahkan mengancam, Dewan Pers meminta untuk mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan malaporkannya ke kantor polisi terdekat atau bisa juga melaporkannya ka kantor Dewan Pers.
Pada penutup surat, Dewan Pers menyebutkan 7 konstituen Dewan Pers atau organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan yang telah telah terverifikasi menjadi anggota Dewan Pers. Organisasi perusahaan pers dan organisasi wartaan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers : Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ke-7 konstituen Dewan Pers ini ungkap Dewan Pers, tidak dibenarkan meminta-meminta uang atau sumbangan.(*/Bos)
&nbsp;
&nbsp;

Siapa Gerangan yang Catut Nama Dewan Pers Minta Sumbangan?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi