JAKARTA, REQnews - Pembatalan sepihak pelaksanaan ibadah <a href="https://www.reqnews.com/search?q=haji">haji</a> Indonesia tahun 2020 ini oleh Kementerian Agama (Kemenag) mendapat tanggapan keras dari Komisi VIII DPR RI, yang tak diajak dalam pembahasan sebelum keputusan ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berkata, keputusan pembatalan itu menyalahi UU Haji dan Umrah. Alasannya, pembatalan itu tak melewati pembahasan bersama Komisi VIII yang membidangi agama.
"Inilah pentingnya membahas kebijakan soal haji ini secara bersama-sama dengan Komisi VIII DPR RI," kata Ace, mengutip&nbsp;Republika, Selasa 9 Juni 2020.
Ia menjelaskan lebih lanjut soal alasan kenapa pembahasan haji harus dilakukan antara pemerintah dengan DPR RI. Hal ini karena pelaksanaan ibadah haji menyangkut anggaran yang melibatkan uang rakyat.
Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga belum memutuskan soal apakah gelaran haji tahun ini bisa dilakukan atau dibatalkan. Sementara, hal itu masih dalam kajian, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.
Ace berkata, jumlah jamaah haji yang diterima&nbsp;Arab Saudi bakal terbatas. Diberitakan bahwa dengan prosedur yang ketat, ada kemungkinan penerimaan haji dengan kuota 20 persen dari kuota masing-masing negara.
"Tentu lebih baik kita menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi soal rencana 20 persen (kuota haji) itu," ujarnya.
&nbsp;

Kemenag Disemprot DPR Soal Pembatalan Sepihak Haji 2020

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi