JAKARTA, REQnews - Untuk mencegah peningkatan kasus baru <a href="https://news.detik.com/berita/d-4957477/profil-achmad-yurianto-jubir-corona-yang-tuai-kontroversi-kaya-miskin">Covid19</a> bukan mengatur transportasi melainkan kegiatan pola manusianya. Hal itu diungkapkan pengamat <a href="https://republika.co.id/berita/qbpdo6370/batas-penumpang-naik-transportasi-udara-paling-tertib">transportasi</a> Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno, Jakarta, Rabu 10 Juni 2020.
Menurut dia transportasi adalah kebutuhan turunan dari suatu kegiatan (derived demand). Kebijakan mengelola kegiatan itu harus untuk membantu mengurangi mobilitas manusia.
Misalnya, mengatur pola kerja karyawan antara di rumah dengan di kantor. Maksudnya dijadwalkan kembali kelompok yang harus bekerja dari rumah dan dari kantor. Hal itu bisa dilakukan dengan menambah bus antar jemput di kementerian, lembaga pemerintah maupun BUMN.
&nbsp;
Djoko menegaskan hal yang rasional sebenarnya bagaimana aktifitas atau kegiatan publik pada masa normal baru dapat dikendalikan intensitasnya sehingga tidak sama seperti pada massa sebelum pandemi.
&ldquo;Ini sebenarnya substansi utama Keputusan Menteri Kesehatan soal pedoman untuk masa new normal. Namun seberapa paham dan konsisten publik terhadap ketentuan ini?,&rdquo; ujar Djoko.
Jadi,&nbsp;seharusnya masa normal baru tidak semuanya harus kembali kerja ke kantor seperti sebelum pandemi. Tetap harus diatur jadwal yang seimbang antara kerja dari rumah dengan dari kantor.&nbsp;
Sektor yang menuntut pekerja harus datang ke tempat kerja, perlu diatur jadwal kerjanya sehingga bervariasi pergerakan orangnya. Tidak menumpuk pada jam yang sama seperti masa sebelum pandemi.
Kalau mau sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan dapat menyediakan sendiri kebutuhan angkutan para karyawannya, agar protokol kesehatan terutama physical distancing terjamin dilaksanakan.
&nbsp;
Dia mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penangnan Covid19 dapat meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), Kementerian Negara BUMN menetapkan pola kerja pegawai BUMN serta Kementerian Tenaga Kerja menenetapkan pola kerja karyawan perusahaan swasta.
&nbsp;

Demi Hambat Covid19, Bukan Alat Transportasi yang Diatur

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi