Tegakkan Dominus Litis, Organisasi JAM Pidana Militer Dibahas Intesif

Kamis, 11 Juni 2020 – 11:03 WIB

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono

JAKARTA, REQnews - Pembentukan organisasi Jaksa Agung Muda (JAM) bidang Pidana Militer semakin intensif dibicarakan internal Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menegakkan prinsip "Dominus Litis." Setidaknya hal itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono, Rabu 10 Juni 2020.

"Iya betul," kata Hari membenarkan rencana pembentukan JAM Pidmil tersebut.

Pembahasan organisasi itu ternyata sudah dilakukan sebelumnya. Pada Jumat 5 Juni 2020 misalnya, organisasi itu dibahas Jaksa Agung bersama sejumlah menteri di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Mereka yang hadir antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung RI S.T Burhanuddin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membenarkan hal tersebut. Secara teknis hal itu akan diserahkan kepada Panglima TNI.

Pembentukan JAM Pidmil itu setidaknya untuk melaksanakan asas hukum "Dominus Litis" seperti diatur UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 18 ayat 1 UU 16/2004 menyatakan “Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.” Artinya, Jaksa Agung bukan hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi mana pun yang diberi kewenangan oleh UU.

Selama ini penuntutan di bidang pidana militer diserahkan kepada Oditurat Militer yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Padahal, Mahkamah Agung (MA) yang mengurusi pengadilan di seluruh Indonesia memiliki kamar Peradilan Militer yang dipimpin oleh Ketua Muda.