JAKARTA, REQnews -Berniat&nbsp;memasalahkan&nbsp;pembatasan sosial berskala besar (<a href="https://cirebon.tribunnews.com/2020/06/11/pemuda-mabuk-ini-terjaring-razia-pelanggaran-psbb-indramayu-sempat-kabur-dan-hampir-tabrak-petugas">PSBB</a>) dua advokat membuat permohonan yang kabur kepada Mahkamah Konstitusi (<a href="https://mkri.id/">MK</a>) sehingga hakim tidak bisa memeriksa gugatan tersebut.
Dua advokat yaitu Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang mempersoalkan penerapan PSBB karena menghalangi keduanya mendampingi klien di luar daerah karena penerbangan dibatasi.
Dengan kerugian itu, pemohon mengusulkan agar pemerintah melakukan karantina wilayah dengan hanya menanggung kebutuhan pokok masyarakat miskin, bukan masyarakat seluruh daerah yang dikarantina.
Namun, hakim konstitusi, Saldi Isra menilai pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan keterbatasan gerak kedua advokat itu sebagai pemohon.
"Kalau ini tidak diperbaiki permohonan jadi kabur ini. Kenapa? Tidak ada ketersambungan antara dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan di legal standing atau alas hukum untuk mengajukan permohonan dan pasal yang dimohonkan," ujar Saldi Isra.
Selain itu, terkait keinginan pemohon hanya masyarakat miskin yang diberi bantuan, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menuturkan dalam karantina wilayah, penutupan pergerakan manusia tidak berdasarkan kaya atau miskin.
Kuasa hukum kedua advokat, Muhammad Sholeh, mengakui permohonan masih kabur sehingga perlu diperbaiki agar permohonan lebih tajam.
Selanjutnya pemohon diberi waktu selama dua pekan untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi.
&nbsp;

Mau Persoalkan PSBB, Tetapi Permohonannya Kabur

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi