JAKARTA, REQnews - Tuntutan ringan dua terdakwa penyiraman air keras <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Novel+Baswedan">Novel Baswedan</a> menjadi perbincangan publik beberapa hari ini. Bahkan keinginan jaksa untuk memasukkan para terdakwa hanya satu tahun penjara pun dinilai tidak bisa diterima akal sehat.
Tak cuma itu, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Laode+M+Syarif">Laode M. Syarif</a>&nbsp;menilai tuntutan rendah dua terdakwa yang merupakan anggota Polri aktif itu jauh berbeda dengan apa yang diterima Bahar bin Smith yang terjerat kasus penganiayaan.
Padahal, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel hingga matanya cacat. Berbeda dengan Bahar yang divonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.
"Tidak dapat diterima akal sehat. Bandingkan saja dengan kasus Bahar Bin Smith yang korbannya tidak cacat permanen dan sedangkan Novel yang kehilangan mata permanen," kata Laode di Jakarta, Jumat 12 Juni 2020.
Kata dia, tuntutan jaksa terhadap kedua terdakwa menunjukkan negara telah abai terhadap komitmen pada Konvensi PBB Antikorupsi. Dan menunjukkan Negara tidak serius melindungi pekerja anti-korupsi yang menurut UNCAC [United Nations Convention Against Corruption] yang telah diratifikasi.
Sementara itu Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri berharap majelis hakim nantinya dalam vonis harus mempertimbangkan rasa keadilan publik dalam memutus perkara, meski tuntutan jaksa terbilang rendah.
"KPK berharap majelis hakim akan memutus dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang terbukti nantinya serta mempertimbangkan rasa keadilan publik, termasuk posisi Novel Baswedan sebagai korban saat menjalankan tugasnya menangani kasus korupsi," kata Ali kepada wartawan.
Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik lembaga antirasuah ini dinilainya merupakan ujian bagi rasa keadilan dan nurani sebagai penegak hukum. "KPK memahami kekecewaan Novel Baswedan sebagai korban terkait tuntutan yang rendah dan pertimbangan-pertimbangan serta amar dalam tuntutan tersebut," ucap Ali.
Sementara Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menilai jaksa telah gagal dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi korban dalam hal ini Novel. "Pada kenyataannya, tuntutan rendah terhadap dua terdakwa pelaku yang diduga melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan membuat publik kecewa karena peran untuk memastikan tegaknya keadilan tidak terjadi pada persidangan tersebut," ucap Yudi.
Ia menguraikan implikasi tuntutan rendah terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Pertama, berdampak pada tidak ada perlindungan terhadap pekerja yang memiliki tugas memberantas korupsi.
Penyerangan terhadap Novel bukan hanya sekadar teror terhadap personal melainkan juga penyidik KPK yang diberikan mandat oleh negara dalam menjalani fungsinya secara independen.
"Untuk itu, segala serangan tersebut harus dilihat dalam konteks serangan terhadap kerja pemberantasan korupsi sehingga harus ditangani secara serius," ujarnya.
Dampak kedua adalah tidak terpenuhinya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kemudian, lanjut Yudi, tuntutan rendah akan berdampak kepada nihilnya upaya untuk mencari aktor intelektual penyerangan.
Mengutip laporan Komnas HAM, Yudi menyinggung soal serangan terhadap Novel merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis yang melibatkan beberapa pihak. "Tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai, satu perencana, dua pengintai dan tiga pelaku kekerasan," katanya.

Beda Tuntutan Jaksa Kasus Bahar Smith dan Novel Baswedan, Sesuai Akal Sehat?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi