JAKARTA, REQNews - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Mahfud MD menegaskan, RUU HIP yang disusun oleh DPR masuk dalam Prolegnas 2020. Pemerintah sejauh ini baru menerima RUU tersebut dan belum terlibat pembicaraan.
&ldquo;Presiden belum mengirim supres (surat presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Namun, pemerintah sudah mempelajari secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,&rdquo; kata Mahfud dalam webinar dengan tokoh Madura, Sabtu, 13 Juni 2020.
Mahfud memastikan, jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung "Mengingat: Tap MPR No I/MPR/1966". Di dalam Tap MPR No I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPRS No XXV/1966 terus berlaku. Keberadaan Tap MPRS ini menjadi kontroversi karena disebut akan dihilangkan.
Tidak hanya itu, Mahfud memastikan pemerintah tegas menolak usulan yang akan memeras Pancasila menjadi hanya tiga atau satu sila. Pancasila tidak akan diubah-ubah.
&ldquo;Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham,&rdquo; ujarnya.
Mahfud menegaskan, kelima sila dalam Pancasila tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga, tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dgn istilah "satu tarikan nafas".
Menurutnya, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.
Mahfud MD sebagai putera Madura mengajak seluruh warga Madura untuk mempertahankan komitmennya kepada NKRI yang berdasar Pancasila.
Hadir dalam webinar tokoh-tokoh Madura ini antara lain Didik Rachbini (Indef), Khairil Anwar Notodiputro (IPB), Arif Satria (Rektor ITB), para ulama dan bupati se-Madura, dan tokoh-tokoh Madura dari lintas negara.

Mahfud MD Bicara Kaitan Komunisme di RUU Haluan Ideologi Pancasila

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi