JAKARTA, REQnews - Masifnya tekanan publik memaksa Presiden <a href="https://dunia.tempo.co/read/1354144/eksklusif-janji-pentagon-ke-indonesia-soal-laut-cina-selatan">Amerika Serikat</a> (AS) <a href="https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-usa-trump/trump-signs-order-on-police-reform-after-weeks-of-protests-about-racial-injustice-idUSKBN23N2NR">Donald Trump</a> mengeluarkan surat perintah untuk mereformasi kepolisian AS.
Instruksi yang dikeluarkannya Selasa 16 Juni 2020 mendorong kepolisian mengikuti standar penegakan hukum terbaru, dan meningkatkan akses berbagi informasi sesama polisi.
Akses berbagi informasi tersebut membuat mereka dengan rekam jejak yang buruk tidak akan dipekerjakan tanpa ada pemeriksaan latar belakang.
Dia juga memerintahkan para pekerja sosial dan penegak hukum tidak menggunakan kekerasan saat menghadapi tersangka kasus narkoba dan tuna wisma, demikian kata beberapa pejabat terkait.
Presiden juga mengusulkan akan mengalokasikan dana federal ke departemen kepolisian yang mendapatkan sertifikasi dari badan eksternal.
Dalam instruksi baru, seperti dilansir Reuters, Trump melarang petugas polisi mencekik para terdakwa, kecuali terancam. Aturan baru itu juga mendorong polisi untuk mengurangi penggunaan senjata mematikan, misalnya alat kejut listrik.
Namun kelompok opsisi Trump menegaskan hal itu belum cukup. Salah satunya diungkapkn Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi.
Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Demokrat pada akhir bulan ini kemungkinan akan menggelar pungutan suara untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan Kaukus Warga Kulit Hitam Kongres. Beleid itu bertujuan meningkatkan sanksi terhadap polisi yang melanggar hukum.

Tekanan Publik Kuat, Reformasi Polisi Dibutuhkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi