JAKARTA, REQnews - Soal pemberian status justice collaborator terhadap mantan bendahara umum <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat">Partai Demokrat</a>, Muhammad<a href="https://news.detik.com/berita/d-5058008/3-alasan-nazaruddin-bebas-usai-dapat-remisi-4-tahun-1-bulan"> Nazaruddin</a>, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan berbantahan. Dengan status itu Nazaruddin bisa memperoleh hak cuti sebelum bebas.
Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pas, Rika Aprianti pemberian status justice collaborator terhadap Nazaruddin berdasarkan surat dari KPK.
"Justice collaborator" adalah pelaku tindak pidana korupsi yang mengaku bersalah dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang dilakukannya lebih luas lagi.
"Surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC (justice collaborator), sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012," ujar Rika Aprianti di Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.
Hal itu untuk menanggapi pernyataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang membantah mengeluarkan penetapan status "justice collaborator" terhadap Nazaruddin.
Ali mengungkapkan Surat Keterangan Nomor R-2250/55/06/2014 yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2014 dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 bertanggal 21 Juni 2017 bukan penetapan status "justice collaborator" untuk Nazaruddin.
Namun, Rika membongkar isi surat Nomor R-2250/55/06/2014 yang mengungkapkan Nazaruddin sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.
Dia juga mengungkapkan status "justice collaborator" terhadap Nazaruddin sudah sering diungkap pimpinan KPK sejak 2017. Nazaruddin seharusnya dibebaskan pada tahun 2025 jika sesuai dengan akumulasi pidana yang ia dapat. Namun, setelah memporeh berbagai remisi, masa pidananya pun selesai pada 13 Agustus 2020.
Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin pada 7 April 2020 mengusulkan agar Nazaruddin mendapatkan cuti menjelang bebas. Usul tersebut lalu disetujui dalam sidang TPP Ditjenpas, sehingga dia dikeluarkan melalui cuti menjelang bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu 14 Juni 2020.

Soal Bebasnya Nazaruddin, KPK dan Ditjen Pas Saling Bantah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi