JAKARTA, REQnews - Pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan<a href="covid19.go.id"> Covid19</a> dinasihati agar berpikir jernih dalam memahami karakteristik peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Nasihat itu diungkapkan hakim konstitusi Daniel Yusmic Foekh pada sidang perdana permohonan uji materi tersebut.
"Biar pemohon perkara 37 dan 38 memahami karakteristik perppu itu dulu," ujar Daniel Yusmic Foekh di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.
Daniel mengingatkan jika permohonan uji formil itu dikabulkan justru akan terjadi kevakuman hukum atau justru peraturan itu kembali menjadi perppu.
Pemohon yang terdiri dari Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) memohonkan uji formil serta materiil.
Sementara, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan perseorangan bernama Desiana Samosir, Muhammad Maulana serta Syamsuddin Alimsyah baru menambahkan pengujian formil dalam sidang itu.
Pemohon mendalilkan DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan dan pengesahan perppu itu padahal Pasal 22D UUD NRI 1945 memberi kewenangan DPD dilibatkan dalam proses pembahasan dan pengesahan peraturan perundang-undangan.
Argumen itu justru dimentahkan Daniel Yusmic Foekh yang mengingatkan pemohon mencermati Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD NRI 1945 berkaitan dengan nomenklatur penetapan untuk perppu dan pembentukan untuk undang-undang.
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pun mengatur dalam proses pembentukan UU, DPD akan dilibatkan.
Sementera dalam pembahasan perppu, DPR hanya boleh menyetujui dan tidak menyetujui tanpa diskursus meminta partisipasi masyarakat. Maka, MAKI dan kawan-kawan dipersilakan memperbaiki permohonannya hingga dua minggu mendatang.

MAKI Dinasehati Hakim MK Pahami Karakteristik Perppu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi