JAKARTA, REQnews -&nbsp;Masalah netralitas <a href="https://www.reqnews.com/search?q=asn">Aparatur Sipil Negara</a> (ASN) dan politik uang masih saja menghantui setiap gelaran pemilihan umum di Indonesia, termasuk pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Anggota Bawaslu RI M Afifuddin bekata, dari penelusuran pihaknya, ada sekitar 369 ASN terindikasi tak netral dan akan dilaporkan kepada Komisi ASN sebagai lembaga yang berwenang memberi tindakan.
"Saya ingin mengatakan kerawanan kita untuk Pilkada 2020 besok ini yang paling mengkhawatirkan dan yang kita ambil data dari daerah adalah soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afif dalam diskusi online, Sabtu 20 Juni 2020.
Soal politik uang Afif berkata jangan hanya dikaitkan menjadi tanggung jawab negara saja, terutama penyelenggara pemilu. Baginya, masalah ini bisa datang dari mana saja, termasuk tim sukses dan peserta pilkada nantinya.
"Jangan sampai seakan-akan kita ini selalu memposisikan masyarakat lah yang tidak siap padahal sebagian itu harus kita posisikan bahwa partai politik sebagai peserta, pemerintah sebagai penyelenggara harus memberikan pendidikan jangan seakan-akan korbannya itu masyarakat," ujar Afif.
Ia menyarankan agar semua pihak berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, misalnya pengaturan konteks mahar politik dan memberikan kepada pengawas untuk mengawasi tahapan kandidat bakal calon sampai calon.
Seperti diketahui, pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, di tengah ketidak pastian berakhirnya pandemi Covid-19.

Soal Politik Uang dan Netralitas ASN Menghantui Pilkada 2020

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi