JAKARTA, REQnews - DPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/search?q=kpk">KPK</a>) untuk bersikap tegas jika menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam program Kartu Prakerja dari pemerintah.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas jika menemukan dugaan penyimpangan program Kartu Prakerja, setelah lembaga antirasuah itu mengeluarkan tujuh rekomendasi terkait program tersebut.
"Saya harap KPK bisa bergerak lebih tegas dan konstruktif terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Kartu Prakerja karena berpotensi menguapkan uang negara," kata Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto di Jakarta, Sabtu 20 Juni 2020.
"Sejak awal Kartu Prakerja dikeluarkan, saya sudah mengingatkan KPK untuk melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut dengan melibatkan PPATK dan BPK," ujarnya menambahkan.
KPK dinilai mampu mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan atau abuse of power dan menghindari korupsi karena&nbsp;mekanisme pelaksanaan program tersebut berpotensi dan rawan terjadi penyimpangan.
Politikus Partai Demokrat itu meminta KPK jangan pernah ragu memberantas korupsi apalagi saat negara sedang susah dan masyarakat menderita menghadapi pandemi Covid-19.
Menurut dia, hukum itu sangat terukur dan sederhana, tidak perlu pertimbangan yang panjang, asalkan ada unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka seharusnya KPK tidak ragu untuk menindak.
"Korupsi saat darurat bencana merupakan adalah bagian moral hazard yang sangat memilukan dan memalukan buat bangsa ini," kata Didik.

Soal Program Kartu Prakerja, DPR Desak KPK Tegas

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi