JAKARTA, REQnews- Menjelang terpidana korupsi <a href="reqnews.com/search?q=+Nazaruddin">Muhammad Nazaruddin</a> bebas, <a href="https://www.reqnews.com/search?q=kpk">Komisi Pemberantasan Korups</a>i (KPK) menegaskan bahwa Nazaruddin bukan Justice Collaborator (JC) sehingga mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).
"Dalam beberapa pemeriksaan, KPK beri surat kerja sama untuk membuka kasus lain. Dia bertindak bukan sebagai JC, tetapi whistleblower. Ada loh kasus yang lain, seperti e-KTP misalnya. Itu kami beri surat untuk kasus e-KTP" kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.
Jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, kedua istilah itu memiliki artian yang berbeda. Whistleblower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan tidak menjadi bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
Sementara, justice collaborator dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya. Namun, dia berperan bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan dan memberi keterangan sebagai saksi di peradilan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendapat CMB lantaran memperoleh rekomendasi dari KPK. Disebutkan oleh Kemenkumham bahwa Nazaruddin telah menjadi justice collaborator. Seharusnya, dia akan bebas murni pada 13 Agustus 2020 mendatang.
Meski demikian, hal itu kemudian dibantah oleh pihak KPK. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri bahkan meminta agar pemberian CMB harus selektif ke depannya.
KPK juga menegaskan tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC untuk terpidana Nazaruddin. Setidaknya terdapat dua surat yang menetapkan JC Nazaruddin, yaitu surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 dan surat nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017.
Nazaruddin merupakan terpidana untuk dua kasus korupsi berbeda. Pertama, dia melakukan korupsi dalam pembangunan wisma atlet pada 2011. Kemudian dia divonis bersalah pada 2012 di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman empat tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta karena terbukti menerima suap Rp4,6 miliar. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.
Belum selesai menjalani masa hukuman pada kasus pertama, Nazar kembali divonis pada 15 Juni 2016 dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 418px; top: 25.6px;">&nbsp;</div>

KPK Bantah Pernah Terbitkan JC untuk Nazaruddin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi